Apa tersebut E-Katalog dan Proses Pembelian Barang/Jasa Melalui E-Purchasing

 

Kebijakan mengenai pengadaan barang/jasa melewati mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (E-katalog) merupakan kepandaian baru yang bertujuan guna menunjang proses pengadaan pemerintah pada era Internet of Things (IoT) supaya selaras dengan pertumbuhan jaman.

Sistem E-katalog pun mendorong organisasi pemerintah baik pusat maupun wilayah untuk bertransformasi mencukur rantai birokrasi, mempermudah prosedur, dan mengolah mekanisme pengadaan barang/jasa yang bertujuan supaya organisasi lebih responsif, transparan dan accessible sampai-sampai terjadi check and balance.

Pengertian Katalog Elektronik

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik dilafalkan bahwa:

E-katalog ialah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari sekian banyak penyedia barang/jasa.

E-katalog terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal. E-katalog mencakup barang, kegiatan konstruksi dan/atau jasa lainnya.

Sementara itu, e-Purchasing ialah tata teknik pembelian barang/jasa melewati sistem e-katalog yang diadakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-katalog dan e-Purchasing adalahbagian dari pengadaan secara elektronik atau e-Procurement.

E-Purchasing sendiri diadakan dengan tujuan supaya tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melewati sistem e-katalog sampai-sampai memungkinkan seluruh UKPBJ bisa memilih barang/jasa pada opsi terbaik dengan efisiensi ongkos dan masa-masa proses pemilihan barang/jasa yang relatif lebih cepat daripada proses tender dengan cara yang lain.

Berdasarkan urusan itu di atas, pengadaan secara e-katalog ini bakal memberikan guna terhadap tegak dan berdirinya prinsip tatanan good governance, yakni akuntabel dan transparan, sehingga dapat mendorong gerakan reformasi administrasi publik.

Kriteria Barang/Jasa E-Katalog

Sesuai Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2020 yang adalahPerubahan Atas Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik melafalkan bahwa kriteria barang/jasa e-katalog dipecah menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
Tipe barang/jasa umum, yaitu mencakup barang/jasa yang diperlukan oleh K/L, barang/jasa standar atau bisa distandarkan, dan keperluan barang/jasa yang mempunyai sifat berulang.
Tipe produk inovasi, yakni produk yang diputuskan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi hal pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan,pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

 

Leave a Comment